ADA gula ada semut. Perumpaan ini pun tepat dialatkan kepada fenomena pemilikan mobil mewah dan nomor cantik di Jakarta. Tingginya peminat nomor cantik mobil rupanya mengundang pengusaha jasa yang mengurusi surat-surat kendaraan bermotor, termasuk menawarkan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB). Misalnya ada yang menawarkan jasa lewat media sosial.
Seseorang menawarkan nomor cantik B 1234 SG, B 999 CIA, B 16 ME, B 16 EDO, B 1 RI, B 2 OK, B 3 ARS, B 2 AHH, bahkan nomor sakti yang biasa dipakai kalangan pejabat negara yakni nomor belakang huruf RFS, RFD, RFL, RFU, RFP, RFQ, dan RFH.
Mobil bernomor polisi RF merupakan kendaraan pejabat negara, eselon II ke atas hingga menteri. Plat ini dikenakan ke mobil, pengganti plat merah. Plat nomor polisi dengan huruf RFS di belakang kode dari rahasia fasilitas sipili diperuntukkan bagi pejabat sipil.
Kemudian RFD, RFL, RFU dan RFP untuk pejabat TNI dan Polri masing-masing D untuk Angkatan Darat, RFL untuk Angkatan Laut, RFU untuk Angkatan Udara dan RFP untuk polisi. Adapun RFO, RFH, RFQ dan sejenisnya untuk pejabat di bawah eselon dua. (Baca: Lebih Bergengsi dengan Memakai Nomor Cantik)
Untuk mendapatkan nopol cantik plat kendaraan, pemilik kendaraan sebenarnya dapat mengurusnya sendiri ke Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Namun, dealer mobil dan motor biasanya menawarkan jasa pembuatan nopol dalam satu paket pembelian kendaraan. Selain dealer, biro jasa pembuatan nopol juga banyak bertebaran. Tak jarang keduanya saling bekerja sama.
Daniel, seorang pengusaha jasa pembuatan nopol cantik di Kelapa Gading, Jakarta, mengaku biasa mengurus berbagai permintaan nopol cantik. Nopol empat hingga satu angka dengan tiga atau dua huruf belakang dapat disediakannya.
Pria yang juga berbisnis tur dan travel ini bahkan dapat menyediakan nopol berhuruf belakang RFS, yang disebutnya sebagai pelat nomor sakti. Ia mengatakan, nopol ini dikhususkan untuk pejabat negara setingkat menteri.
Biaya yang ditarik Daniel atas jasanya ini berkisar dari Rp 2 juta sampai 20 juta rupiah. Besarnya biaya, tergantung pada permintaan. Nopol berangka empat dengan tiga huruf belakang umumnya paling murah. Semakin sedikit digit dan huruf belakangnya, semakin mahal pula biayanya. "Pelat nomor sakti jelas paling mahal," kata Daniel. (Baca: Fenomena Kalangan Elite Ibu Kota Mengendarai Mobil Mewah)
Usaha Daniel belakangan terhambat. Ia menuturkan, sejak menjelang Lebaran kemarin, kepolisian mempersulit penrbitan nopol cantik. "Mau satu digit atau empat digit, semuanya sudah tidak bisa. Saya tidak tahu sampai kapan. Mungkin satu hingga dua bulan ke depan," ujarnya.
Pernyataan senada disampaikan Pontas, seorang calo yang kerap mangkal di parkiran motor Samsat Polda Metro Jaya. Ia berkata, kalau tidak memiliki kenalan langsung di jajaran Direktorat Lalu-Lintas (Dilantas) Polda Metro, permintaan nopol cantik biasanya ditolak.
"Bikin nomor cantik sekarang susah. Terakhir saya buat dua tahun lalu. Empat angka habis dua juta. Tiga huruf di belakang nggak bisa milih. Itu mereka yang tentukan," kata Pontas.
Ia lalu menyarankan Tribun mendatangi bagian tata usaha Samsat. Selain menyebut nama seorang petugas di bagian tersebut, ia mengajarkan siasat mendapatkan persetujuan atas nopol yang diminta.
"Coba cek nomor ke tata usaha di lantai dua. Kalau masih tersedia, nanti akan dikasih formulir acc. Serahkan formulir itu ke dealer, nanti mereka yang urus," tuturnya.
Cara yang dikatakan Pontas ini dapat dilakukan siapa saja. Dengan metode ini, pemilik mobil terhindar dari biaya mahal yang diajukan biro jasa atau calo. "Kalau diurusin biro jasa, lebih mahal. Bisa habis dua kali lipat. Selesainya dua sampai tiga minggu," tambahnya.
Pantauan Tribun di parkiran Samsat Polda Metro Jaya, pekan ini, banyak terparkir mobil bernopol cantik, dari dua hingga empat angka, seperti B 15 MO, B 888 NAR, B 11 HAR, dan B 22 SRI. Tanpa menunjuk mobil tertentu, Pontas berkata, mobil itu umumnya milik anggota kepolisian dan beberapa dipunyai biro jasa.
Di parkiran motor Samsat Polda Metro Jaya banyak berkeliaran calo, tapi mereka tidak bermain di level atas dan hanya sebatas mengurus BPKB atau STNK. Pembuatan nopol cantik milik pejabat, menurut Pontas, biasanya langsung ajukan ke pejabat Ditlantas.
Pemilik dealer Auto High, Erwin Wirawan mengaku dealernya bisa membantu permintaan nomor polisi cantik untuk pembeli mobil mewah. Permintaan nopol cantik tersebut bisa dilakukan setelah proses pelunasan atau saat pengurusan surat-surat kendaraan ke Ditlantas Polda Metro Jaya.
"Tapi, beberapa bulan terakhir lagi nggak bisa minta nomor tersebut. Jadi kami sarankan pakai nomor yang ada saja," kata Erwin saat ditemui tempat usahanya di Pondok Indah.
Menurutnya, tidak ada syarat khusus bagi pembeli yang menginginkan nopol cantik tersebut. Dealernya tinggal menindaklanjuti permintaan tersebut ke biro jasa untuk selanjutnya diproses ke pihak kepolisian. "Tinggal request saja. Jadi, saat setelah pembayaran dan sebelum cetak STNK, kami konfirmasi sekali lagi ke pembeli nomornya apa," ujarnya.
Erwin mengaku tidak mempunyai daftar harga nopol cantik lantaran bekerja sama dengan pihak biro jasa. "Untuk harga, kami kembalikan ke pihak ketiga, biro jasa," tuturnya.
Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, harga terendah nopol cantik dari biro jasa langganannya mulai Rp 2,5 juta ke atas. "Harganya Rp 2,5 juta ke atas, sampai nggak ada batasannya," ungkap dealer mobil mewah bermarga miliaran rupiah.
Menurut, Komisioner Komisi Kepolisian Indonesia (Kompolnas) Hamidah Abdurrahman, fenomena penerbitan nopol cantik ini bukanlah isu baru dan telah diketahui banyak pihak. Belum adanya regulasi khusus tentang penerbitan nopol kendaraan, menurutnya, dimanfaatkan oleh oknum-oknum kepolisian.
"Nopol memang rawan dijualbelikan oleh oknum. Selama ini modusnya menggunakan biro jasa untuk memasarkannya kepada masyarakat," ujar Hamidah.
Agar masalah ini tidak menimbulkan kecurigaan terhadap Polri, Hamidah mendorong pemerintah memasukan pendapatan penerbitan nopol ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).
Selain itu, penertiban oknum kepolisian penjual nopol cantik juga perlu dilakukan. Hamidah menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri dapat digunakan untuk meringkus mereka.
"Kode etik juga ada. Kalau perbuatan itu dikategorikan suap, proses hukumlah yang berlaku," ungkapnya. (tribunnews.com)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !