AKBP Tagor Hutapea
Menurut Tagor, saat itu bupati mengeluarkan pernyataan tersebut karena ada permasalahan pada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tidak mau melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada hal sudah masuk tenggat waktu.
"Ketua KPUD (Didimus Dogomo) sampaikan kepada mereka kalau kalian mau uang ambil di bupati, tapi suara harus dialihkan kepada Prabowo. Itu pernyataan bupati di dalam gedung," ujar Tagor saat memberikan kesaksian melalui video conference dari Universitas Cendrawasih, Jakarta, Kamis (14/8/2014).
Mendengar ucapan ketua KPUD Dogiyai, Tagor mengatakan warga di sana marah. Secera serentak mereka mengatakan akan repat pleno di luar gedung.
Sebelumnya Tagor menjelaskan ada permasalahan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Dogiyai karena para PPD menolak menyerahkan laporan C1 karena honor mereka belum dibayarkan. Kemudian sekretaris KPUD Dogiyai kemudian bertemu para PPD dan menyepakati honor ditambah dari Rp 150 ribu menjadi Rp 250 ribu.
Bupati Dogiyai kemudian tiba di lokasi pada tanggal 17 Juli 2014 atas permintaan yang disampaikan Asisten 1 Kapolres Dogiyai untuk terkait permasalahan rekapitulasi tersebut.
Pukul 11.00 waktu setempat Bupati tiba di gedung pertemuan milik Pemda. Saat itu, terang Hutapea, bupati masuk ke gedung dan menyampaikan beberapa hal. Hutapea sendiri mengaku tidak paham apa yang dibicarakan karena berlangsung dalam bahasa daerah.
"Akhir pernyataan bupati, serentak warga berdiri dan suara keras-keras sambil menunjuk bupati. Pada saat itu juga bupati keluar meninggalkan gedung pertemuan. Habis itu warga dan penyelenggara pemilu ke luar gedung dan berbaur dengan warga di luar," ujar Hutapea yang mengaku saat itu didampingi komandan Kodim dan unsur DPRD.
Walau demikian, kata Tagor, ada pernyataan dari PPD agar tidak mengubah suara apapun untuk disampaikan ke tingkat provinsi.
Polres Nabire membawahi dua kabupaten yakni Nabire dan Dogiyai. (Tribunnews.com)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !