Harga BBM Naik, Utang Negara Berkurang Rp 22 Triliun

INFO BOS - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (DJPU Kemenkeu) memperkirakan kebutuhan pembiayaan negara untuk menambal defisit anggaran 2015 akan turun. Lantaran ada penghematan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, kenaikan harga BBM subsidi terdapat potensi penurunan target defisit APBN-P 2015.

"Selanjutnya berpengaruh pada penurunan target pembiayaan dari surat berharga negara (SBN)," ujar dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Dari catatan DJPU, defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sebesar Rp 245,9 triliun atau 2,2 persen dari Gross Domestic Product (GDP).

Kebutuhan pembiayaan tahun depan sebesar Rp 254,9 triliun atau 2,3 persen terhadap GDP. Kebutuhan tersebut rencananya ditutupi dari penerbitan surat utang pemerintah Rp 277 triliun dan pinjaman Rp 22,2 triliun. Sementara kenaikan harga BBM akan menyumbang penghematan sekira Rp 110 triliun-Rp 140 triliun dalam APBN 2015.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan, pemerintah akan mengalihkan penghematan itu terlebih dahulu untuk infrastruktur, kompensasi penduduk miskin dan hampir miskin. "Lalu sebagian (penghematan) seyogyanya digunakan untuk mengurangi defisit," ucapnya.

Saat ini, kata Robert, pemerintah belum menggodok angka pasti penurunan pembiayaan dari penghematan BBM subsidi. "Belum kami godok, tapi ada ruang untuk pengurangan defisit karena ada penghematan ekstra," papar dia.

Direktur Strategis dan Portfolio Utang DJPU, Schneider Siahaan, dari penghematan tersebut diharapkan defisit anggaran tahun depan menyempit di bawah 2 persen.

"Asumsi PDB saat ini kan Rp 11 ribu triliun. Kalau 0,1 persen dari PDB kan Rp 11 triliun, sedangkan 0,2 persen sekira Rp 20 triliun sampai Rp 22 triliun. Itu harapan kita," pungkas dia. (Fik/Ahm/Liputam6/com)