Baru di Era Jokowi-Basuki Ada Kerja Sama dengan Pemkab Bogor

INFO BOS - Baru di Era Jokowi-Basuki Ada Kerja Sama dengan Pemkab Bogor. Bupati Bogor Rachmat Yasin mengatakan, kerja sama antara Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru tercipta pada pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Menurutnya, kerja sama ini belum pernah dijajaki pada masa gubernur sebelumnya. Pada Senin (27/1/2014), Jokowi melakukan pertemuan dengan Yasin di Balaikota, Jakarta Pusat, untuk menyelesaikan sejumlah persoalan terkait dua wilayah.

Bupati Bogor Rahmat Yasin (kiri) berbicara kepada wartawan setelah bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) di Balaikota Jakarta, Senin (27/1/2014) / KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO.

"Sebelumnya tidak, sejak Jokowi memimpin saja," ujar Yasin, seusai pertemuan.

Pertemuan itu menghasilkan tiga poin penting, khususnya untuk menanggulangi banjir Ibu Kota. Pertama, Yasin memastikan kelanjutan pembangunan Waduk Ciawi seluas 107 hektar dan Waduk Sukamahi seluas 24,8 hektar. Pembangunan fisik waduk itu dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, pembebasan lahan dilakukan Pemprov DKI. Jumlah warga yang diprediksi terkena pembebasan lahan adalah 275 kepala keluarga yang terdiri dari 145 KK di Ciawi dan 130 KK di Sukamahi.

Berdasarkan pantauannya pada pekan lalu, kata Yasin, warga bersedia jika lahannya dibebaskan. Pemkab Bogor menyiapkan beberapa desa yang akan dimanfaatkan sebagai lahan baru untuk tempat tinggal warga yang terkena pembebasan lahan.

"Insya Allah sudah disiapkan. Di antaranya ada Desa Sukakarya, Sukagalih. Pokoknya dijamin Pak Jokowi, rakyat saya tidak bakal ada yang memberikan resistensi, semuanya setuju," kata Yasin.

Dua waduk tersebut akan menjadi aset Pemprov DKI yang dimanfaatkan untuk daerah sekitar, tak hanya Jakarta. Soal pemeliharaan waduk masih akan dikonsultasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Poin kedua, Pemkab Bogor akan meminta bantuan peralatan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menormalisasi Sungai Ciliwung hulu. Menurut Yasin, sungai itu tak pernah dinormalisasi. Padahal, normalisasi penting untuk memperbaiki kualitas daerah aliran sungai (DAS). APBD Pemkab Bogor tidak cukup untuk membiayai proyek normalisasi sungai yang terbilang cukup mahal.

"Kalau waduk berjalan dan normalisasi hulu berjalan, 40 persen air yang masuk ke Jakarta sangat bisa dikendalikan," lanjut Yasin.

Poin ketiga, Pemkab Bogor juga akan melanjutkan penertiban vila ilegal untuk menambah ruang terbuka hijau di kawasan hulu. Tahun 2013, Pemkab Bogor telah membongkar 214 vila. Pada tahun ini, sebanyak 800 vila ilegal yang berdiri di sepanjang wilayah Cisarua hingga Cijeruk dan kaki Gunung Salak menjadi target pembongkaran.

Ia mengakui, sejumlah vila dimiliki oleh pejabat tinggi, militer, artis, dan sebagainya. Namun, ia tak mau disalahkan terus-menerus atas banjir di Jakarta karena kurangnya daerah resapan di wilayah hulu.

Jokowi puji keberanian Bupati Bogor

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengapresiasi keberanian Yasin. Ia mengaku senang dapat bekerja sama dengan pemimpin daerah yang sigap dan tanggap.

"Ini kebetulan saya ketemu sama Bupati yang berani," tekannya.

Untuk pembebasan lahan, Pemprov DKI menggelontorkan dana sebesar Rp 1,2 triliun. Namun, lantaran APBD 2014 sudah disahkan, pihaknya baru akan mengeluarkan dana Rp 200 miliar tahun ini. Sisanya akan ditambahkan di APBD Perubahan 2014.

Soal permintaan peralatan normalisasi, Jokowi juga menyatakan siap meminjamkan sejumlah alat keruknya kepada Pemkab Bogor.

Pada tahun 2014 ini, Pemprov DKI Jakarta akan menggelontorkan dana sebesar Rp 5 miliar sebagai hibah untuk Pemkab Bogor demi menertibkan vila-vila ilegal. Jumlah tersebut diketahui naik lebih dari dua kali lipat dari tahun 2013, sebesar Rp 2,1 miliar.

Sumber: Kompas.com