"Golkar Selalu Memandang Rendah SBY"

INFO BOS - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyayangkan sikap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang menginstruksikan Fraksi Partai Golkar di DPR untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pilkada Langsung.

Kompas.com

Presiden SBY menerima Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan fungsionaris lainnya, di Kantor Presiden, Rabu (14/5) sore. (foto: abror/presidenri.go.id)

Menurut dia, Aburizal telah memandang rendah Presiden keenam yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono karena mengingkari kesepakatan yang dibuat terkait Perppu Pilkada.

"Golkar meneruskan kebiasaannya dengan selalu memandang rendah SBY. Hal ini sudah mereka lakukan sejak zaman Setgab dulu," kata Hendri kepada Kompas.com, Jumat (5/12/2014).

Namun, lanjut Hendri, kesalahan tidak sepenuhnya ada di tangan Golkar. Menurut dia, Demokrat juga harusnya bisa mengawasi dengan baik bagaimana jalannya kesepakatan yang sudah dibuat.

"Kita juga patut bertanya, apakah selama ini Fraksi Partai Demokrat melakukan tindakan me-maintain kesepakatan atau hanya diam memperhatikan. Partai Demokrat kan juga sudah paham karakter Golkar, harusnya juga di-maintain dong komitmen ini," ujarnya.

SBY sebelumnya menyebut Golkar mengingkari kesepakatan terkait Perppu Pilkada. Hal itu disampaikan SBY menyikapi pernyataan Aburizal yang menolak pilkada secara langsung dan menginstruksikan Fraksi Golkar di DPR untuk menolak Perppu Pilkada. (Baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)

"Kini, secara sepihak PG (Partai Golkar) menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip. *SBY*," tulis SBY dalam akun Twitter resmi miliknya, @SBYudhoyono, Kamis (4/12/2014) malam.

SBY mengaku memegang Nota Kesepakatan Bersama enam partai politik pada 1 Oktober 2014 untuk mendukung perppu tersebut. Nota kesepakatan itu, menurut SBY, ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan.

"Waktu itu PD bersedia bersama KMP dalam kepemimpinan DPR & MPR, dgn syarat (mutlak) KMP harus menyetujui & mendukung Perppu. *SBY*," jelas SBY. (Baca: SBY: Menolak Perppu Pilkada, Partai Golkar Ingkari Kesepakatan)

Soal kesepakatan tersebut sudah pernah diungkap SBY saat Demokrat memilih bergabung dalam Koalisi Merah Putih dalam pemilihan pimpinan parlemen 2014-2019. Demokrat bersedia bergabung asal KMP mendukung Perppu Pilkada. (Baca: SBY Beberkan Perjanjian dengan Koalisi Merah Putih soal Perppu Pilkada)

"Meski Demokrat bukan bagian KMP, mereka ingin kebersamaan di DPR & MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan. PD bersedia bersama2 di DPR & MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dgn Perbaikan yg akan saya terbitkan," ungkap SBY saat itu. [Kompas.com]