SBY Beberkan Perjanjian dengan Koalisi Merah Putih soal Perppu Pilkada

INFO BOS - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat membeberkan fakta di balik bergabungnya Demokrat ke Koalisi Merah Putih (KMP). SBY mengungkap, ada perjanjian dengan KMP terkait peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pilkada.

Kompas.com

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, di Gedung MPR/DPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2014). Dalam sidang bersama ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pidato kenegaraan untuk terakhir kalinya dan dilanjutkan dengan Rancangan Undang-Undangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 disertai nota keuangan pada rapat paripurna pembukaan masa sidang I DPR untuk tahun sidang 2014 pada sore harinya.

SBY membeberkan secara rinci kronologi peristiwa itu dalan akun Twitter-nya @SBYudhoyono pada Senin (6/10/2014) pagi ini.

SBY mengaku bahwa pada Kamis (2/10/2014) malam, dia bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Saat itu, Hatta menyampaikan pesan dari pimpinan partai KMP yang menginginkan Demokrat bergabung.

"Meski Demokrat bukan bagian KMP, mereka ingin kebersamaan di DPR & MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan. PD bersedia bersama2 di DPR & MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dgn Perbaikan yg akan saya terbitkan," ungkap SBY.

Hatta langsung menyampaikan pesan itu dalam rapat pimpinan KMP. Pada malam itu juga, mereka setuju untuk mendukung perppu nantinya.

"Sekitar pkl 20.00, saya terima lembar kesepakatan utk (1) Kebersamaan di DPR & MPR; (2) Dukung Perpu Pilkada Langsung dgn perbaikan," beber SBY.

Kesepakatan itu, tulis SBY, ditandatangani semua ketua umum dan sekretaris jenderal dari Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan Partai Demokrat.

"Khusus PPP hanya Ketum," kata SBY.

"Mungkinkah kesepakatan dilanggar? Politik memang dinamis, tetapi tetap ada etikanya. Saya percaya KMP," tulisnya lagi.

Apalagi, lanjut SBY, perppu itu memuat perbaikan dari hal-hal negatif pilkada langsung yang dikhawatirkan kubu KMP.

SBY juga mengaku mendengar ada kekhawatiran jika justru PDI-P yang menolak perppu itu. Menurut dia, seharusnya PDI-P tidak menolak perppu ini karena dari awal menginginkan pilkada tetap digelar secara langsung. [Kompas.com]