DPR Meradang, Presiden Jokowi Tak Pulang-Pulang

INFO BOS - Pada saat presiden Jokowi selama dua hari melakukan blusukan ke sejumlah daerah di Sulawesi dan tak pulang-pulang ke Jakarta, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meradang. Mereka mengritik gaya kepemimpinan sang presiden yang kerap melakukan aksi blusukan.

Kritik DPR terhadap blusukan Presiden Jokowi berdasarkan sejumlah alasan. Dari analisis berita yang dilakukan blog politikerja, DPR memiliki dua alasan diantaranya:

Pertama, prosedur dahulu blusukan kemudian
Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurut dia, seperti di kutip kompas.com, Kamis (6/11), Presiden Jokowi dan para menteri sebaiknya bekerja secara ilmiah dan sesuai dengan prosedur, sehingga tidak terlalu disibukkan dengan hal yang ada di lapangan.

Sebab, menurut Fahri, semuanya harus ada prosedur dan manajemen perencanaan yang terukur terlebih dahulu untuk menganalisis masalah yang ada di lapangan, menganalisis apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan dan menetapkan apa yang harus dilakukan.

Kedua, blusukan hanya menghabiskan waktu yang sporadis
Alasan tersebut, dikemukakan Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widia Adiana. Dia meminta, Pemerintahan Jokowi-JK, segera menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 dan rencana strategis kementerian dan lembaga, sebagai landasan hukum kerja pemerintah.

“Sebaiknya, mereka tidak menghabiskan waktu dengan pekerjaan
yang sporadis seperti itu," katanya seperti di kutip kompas.com, Kamis (6/11).

Untuk langkah awal, sebaiknya mereka segera menyusun RPJMN dan Renstra K/L yang memang sudah menjadi kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebelum menjadi presiden, gaya blusukan Jokowi pada saat menjabat Gubernur DKI juga sempat dikritik oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Menurut, Fadli Zon yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, gara-gara blusukan, Jokowi mengabaikan pekerjaan administratif dan menghabiskan biaya operasional sebesar 5 milyar perbulan.

"Coba cek, brp biaya blusukan @jokowi_do2 dlm sebulan? Mmgnya gratis. Yg sy dengar minimal Rp. 5 milyar," kata Fadli lewat akun Twitter, @fadlizon seperti di kutip dari republika.co.id, (14/5/2014).

Esensi Blusukan Jokowi
Menurut Riwanto Tirtosudarmo dalam artikelnya “Blusukan, Sebuah Gaya Kepemimpinan Baru” di URB.im; sebuah komunitas global yang bekerja untuk keadilan dan inklusif kota; blusukan dalam pengertian filosof dan ahli teori sosial seperti Foucault merupakan seni untuk memerintah dan berpendapat.

Dengan gaya Jokowi yang meminimalkan protokoler, prosedur dan formalitas dan menekankan kebutuhan warga di akarrumput, dalam konteks foucaultian mencerminkan keprihatinan tentang manusia dan segenap kompleksitas hubungannya dengan kekayaan, sumberdaya dan cara bertahan hidup. Sehingga, sesuatu yang terpenting dalam pemerintahannya adalah manusia dan eksistensinya. (FOTO : AGUS SUPARTO/ANTARA)