"Baru Kali Ini Keputusan Munas Golkar Dibatalkan lewat Twitter"

INFO BOS - Partai Golkar kubu Agung Laksono menyikapi negatif pernyataan Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional IX di Bali, Aburizal Bakrie, yang mengubah sikapnya terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Apalagi, perubahan sikap Aburizal terkait perppu yang juga dikenal sebagai Perppu Pilkada itu diungkapkan di media sosial Twitter.

Kompas.com

Leo Nababan

"Baru kali ini ada keputusan munas dibatalkan oleh ketua umum," ujar Ketua DPP Golkar Bidang Komunikasi, Informasi, dan Penggalangan Opini, Leo Nababan, di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (11/12/2014), dikutip dari Tribunnews.com.

Menurut Leo, Aburizal tidak menaati peraturan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) sebab perubahan sikap tersebut diubah dalam waktu yang singkat dan dilakukan sepihak oleh Aburizal sendiri melalui Twitter. Leo mengatakan, perubahan sikap itu hendaknya dilakukan melalui penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) kembali atau munas luar biasa (munaslub).

"Yang saya tahu keputusan munas atau catatan kecil sekalipun itu harus melalui munas kembali atau munaslub, sedangkan di sana (Munas Bali) jelas-jelas dibacakan pimpinan sidang bahwa menolak perppu walaupun kemudian dengan Twitter (jejaring sosial) dibatalkan," kata Leo.

Sebelumnya, melalui akun Twitter-nya, @aburizalbakrie, Selasa (9/12/2014) malam, Aburizal menjelaskan kronologi mengenai alasan Partai Golkar versi Munas Bali berubah sikap mendukung Perppu Pilkada. Aburizal mengatakan, usulan untuk menolak perppu datang dari 547 pemilik hak suara di Munas Bali dan 1.300 peninjau. Pilkada melalui DPRD, kata Aburizal, juga sesuai dengan idealisme Golkar dan KMP yang memperjuangkan prinsip Pancasila.

Namun, dia melanjutkan, Partai Golkar melihat ada desakan luas dari masyarakat yang menginginkan pilkada langsung, substansi dari hadirnya Perppu Pilkada yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu, di sisi lain, Aburizal juga telah menandatangani kesepakatan antara enam partai dalam Koalisi Merah Putih dan Partai Demokrat untuk mendukung Perppu Pilkada. Kesepakatan itu juga dibuat untuk bekerja sama dalam menentukan kepemimpinan di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Desakan masyarakat dan kesepakatan bersama yang telah dibangun bersama SBY itulah yang menjadi alasan Partai Golkar untuk mengubah sikap terkait Perppu Pilkada. [Kompas.com]