Sahetapy: Pemerintahan Jokowi harus Punya Budaya Malu

INFO BOS - Menanggapi sambutan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan APEC di Bejing yang hanya menyinggung masalah ekonomi dan investasi tanpa menyinggung persoalan hokum mendapat kritikan tajam dari para pakar hukum tanah air.

Prof. JE Sahetapy

"Presiden Jokowi melupakan hukum adalah sumber keberhasilan kalau ingin meningkatkan ekonomi," ujar Prof Dr Gayus Lumbuun dalam diskusi yang diselenggarakan Komisi Hukum Nasional (KHN) di Kampus Indonesia Jantera School of Law (ISJL) di Gedung Puri Imperium Office Plaza, Jalan Kuningan Madya, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2014).

"Saya juga melihat, ketika Presiden SBY lalu salah satu hal gagalnya yaitu penegakkan hukum karena masih banyak ditemukannya diskresi-diskresi oleh para penguasa. Itu dari pusat sampai gubernur, bupati melakukan diskresi negatif yang bersifat pragmatis," ungkap Gayus.

Sementara itu, Guru besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur Prof Dr JE Sahetapy menyatakan ada dua budaya yang harus diterapkan oleh pemerintahan Jokowi untuk memperlancar tujuan konstitusi. Yaitu Budaya malu dan budaya rasa bersalah.

"Ada profesor yang gajinya besar tapi masih korupsi juga. Kedua, budaya rasa bersalah. Bayangkanm mau mengangkat menteri saja harus minta KPK utk menyelidiki. Saya pikir sekarang ini, kalau Pak Jokowi ingin membersihkan jangan menggunakan budaya Solo," tutur Ketua HKN itu. (fastnewsindonesia.com)